Right man on the right place: jangan cuma wacana

Adanya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 yang mengatur tentang struktur organisasi pemerintahan daerah memberikan sedikit "instabilitas" tentunya dalam struktur pemerintahan daerah yang baru, seperti yang terjadi di pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Struktur baru ini dapat dipandang sebagai tantangan sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Filosofis pelayanan harus menjadi jiwa dari setiap PNS Daerah. Tantangan pembangunan dari masa ke masa juga meningkat sehingga profesionalitas PNS Daerah menjadi meningkat pula tuntutannya.

Profesionalitas PNS itu diawali dengan penempatan orang dengan kompetensi yang tepat pada posisi yang tepat atau the right man on the right place. Ini juga yang dicanangkan oleh Pemkot Pangkalpinang (lihat berita Bangka Pos) Mudah-mudahan ini dapat menjadi kenyataan dan bukan hanya wacana. Bukan demi kepentingan publik saja, tetapi juga demi kenyamanan aparat PNS untuk bekerja.

-----------------
Bangka Pos:

Tempatkan Pegawai Sesuai Bidang

edisi: Selasa, 14 Oktober 2008

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Butuh sumber daya manusia (SDM) handal dalam pelaksanaan pembangunan Pangkalpinang. Melalui pengrekrutan CPNS yang akan dilangsungkan sekitar minggu kedua November tahun ini, Pemkot akan menyiapkan formasi full power.

Demikian ditegaskan Sekda Pangkalpinang Hardi, Sabtu (11/12) sore. Menurutnya, untuk penempatan CPNS nanti disesuaikan dengan bidang, sehingga SDM yang ada di Satker itu benar-benar full power.

Perekrutan disesuaikan dengan kebutuhan Satker. Hardi menambahkan, jika memang ingin berkualitas, SDM harus sesuai dan tidak sembarangan. Misalkan Bappeda merupakan Satker untuk perencanaan kota, jadi di dalamnya harus ada bidang planologi dan geodesi.

“Kita harus berpikir jauh ke depan, bukan lagi berpikir seperti tahun 60 hingga 70 an. Akibatnya seperti sekarang ini, jalan yang ada hanya disiapkan untuk sepuluh kendaraan, namun sekarang sudah mulai padat dan macet. Untuk itu ke depannya tidak seperti itu lagi, kita harus berpikir lebih jauh lagi,” ujarnya.

Untuk penyiapan SDM itu, lanjut Hardi, tentunya termasuk dalam persiapan pada nomenklatur baru, yakni revisi Perda nomor 3 Tahun 2008 mengenai Struktur Organisasi Pemkot Pangkalpinang yang baru disahkan DPRD kota.

“Untuk saat ini kita belum melantik nomenklatur baru itu. Hal ini juga dikaitkan dengan dana perubahan yang baru saja disiapkan. Jangan sampai dana yang ada itu tidak dapat digunakan bila nomenklatur yang baru dijalankan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang Hamzah Suhaimi sepakat adanya peningkatan SDM melalui pengrekrutan CPNS nanti. SDM berkualitas ataupun power full tentunya merupakan keinginan semua pihak, karena PNS atau CPNS memahami tugasnya yaitu melayani masyarakat, mengabdi kepada daerah dan masyarakat.
“SDM yang ada itu harus faham apa yang harus dilakukan atau dikerjakan,” ujarnya.(spa)